Salam Gigit 2 Jari

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, per 18 November 2014 menimbulkan berbagai reaksi. Dari ribuan reaksi tersebut baik melalui media sosial maupun aksi demo di lapangan, sangat jarang yang mendukung kebijakan tersebut. 
 

Mereka yang melakukan aksi penolakan langsung untuk turun ke jalan-jalan tentu yang memiliki pengetahuan akademisi yang cukup. Tetapi mereka yang memiliki pengetahuan terbatas, hanya bisa pasrah dan memberontak dalam hati. Tak jarang kekecewaan itu diekspresikan juga melalui gambar-gambar sindiran untuk pemerintahan Jokowi. Seperti merubah nomor kampanye Jokowi dari Nomor 2 Pilihanku menjadi Salam 2 Ribu, dan Salam Gigit 2 Jari.

Kekhawatiran akan kenaikan harga BBM itu sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir sebelum keputusan resmi dikeluarkan oleh Presiden di Istana Negara. Sejumlah demo di berbagai daerah yang bahkan berakhir dengan bentrokan berdarah juga ikut mengawali kenaikan harga BBM. 

Dengan kemampuan analisanya para pakarpun mulai beralibi terkait kebijakan kenaikan harga BBM ini. Sejumlah analisa itu tak lain untuk mengamankan kebijakan pemerintah Jokowi. Dan hasilnya, lahirlah yang namanya Kartu Sakti. Kartu itu digadang-gadang akan menjadi solusi peliput lara bagi masyarakat kurang mampu. Tiga kartu dikeluarkan yaitu Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. 

Tetapi tahukah? bahwa kenaikan BBM itu akan berimplikasi luas secara umum tanpa mengenal golongan atau status sosial?. Yang akan paling terasa adalah para Ibu-Ibu di dapur yang setiap hari dipaksa menakar kemampuan ekonominya berdasarkan penghasilan kepala keluarga. Dengan kenaikan harga BBM, maka seluruh kebutuhan pokok juga akan mengalami kenaikan. 

Yang jadi pertanyaan, apakah biaya beli garam kita bisa dapatkan di Kartu Sakti itu? Mungkin pertanyaan ini sangat sederhana. Tetapi perlu diingat bahwa saat ini masyarakat sudah lelah dengan yang namanya Kartu Kartu dan Kartu. 

Pada tataran perumusan program, mungkin Kartu Sakti ini akan menjadi sangat waw didepan publik apalagi menjadi pembahasan di berbagai media nasional. Tetapi ini Indonesia, Indonesia yang penuh dengan KKN yang sudah mendarah daging. Siapa yang bisa menjamin bahwa masyarakat kurang mampu akan secara merata mendapatkan kartu sakti itu? dan apakah realisasinya sudah sesuai dengan harapan masyarakat? Silahkan jawab sendiri. 

Kartu sakti itu sebenarnya sejak jaman Presiden SBY juga sudah ada. Misalnya KIS merupakan salinan atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Sementara itu, KIP merupakan salinan atas bantuan siswa miskin (BSM). Dan kita bisa lihat sendiri realisasinya seperti apa sampai dengan sekarang. Kartu kartu tersebut justru melahirkan kecemburuan sosial.

Mungkin ada yang akan menjawab “Itu kan SBY, sekarang Jokowi”. Oke, kalau ada yang menjawab seperti itu, maka bantahan saya adalah “Apakah Jokowinya Indonesia ada 240an juta jiwa” jika iya, maka saya bisa menjamin kebijakan itu tepat sasaran sesuai keinginan Presiden yang banyak didewakan sejak kampanye dulu. 

Berbicara tentang masyarakat kurang mampu, pemerintah sebenarnya sudah memiliki tolak ukur yang jelas. Dan jangan salah, dengan mengatakan sebagian besar pengguna BBM di Indonesia ini adalah masyarakat mampu. Coba hitung jumlah motor dan mobil yang ada di Indonesia didasarkan pada frekuensi pengisian bahan bakarnya?  MIKIR…!!!!

Kenaikan harga BBM dengan solusi mengeluarkan kartu sakti saya nilai ini sangat tidak rasional dan lebih kepada tindakan diskriminatif. Kenapa? Karena hanya masyarakat kurang mampu yang diberi kartu sakti itu. Padahal Pancasila pun menjamin bahwa pemerintah harus bertindak se adil-adilnya sebagaimana bunyi sila ke lima Pancasila, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Jangan pernah menganggap bahwa pemilik kendaraan bermotor itu seluruhnya orang mampu. Karena untuk sebuah sepeda motor saja saat ini bisa didapat dengan harga Rp.500 Ribu. MIKIRR..!!!!

Dan mayoritas mereka yang membeli kendaraan bermotor alasannya sama yaitu ingin hemat di biaya transportasi. Hal ini berarti bahwa penghasilan mereka yang juga masih pas-pasan. 

Jangan menganggap bahwa mereka pekerja dengan penghasilan Rp.1 juta sebulan kalau sakit bisa bayar sendiri biaya rumah sakitnya. Apalagi untuk mendapatkan perawatan yang layak. MIKIRR…!!!!

Lantas, solusinya seperti apa ? solusinya saya akan sampaikan langsung kepada Presiden Jokowi jika diminta.!!!

SALAM DUA RIBU