Saatnya Produk UMKM Masuk Jaringan Ritel Modern

Keragaman produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Tenggara menumbuhkan harapan baru untuk sektor perekonomian kita jika mampu memanfaatkan peluang secara maksimal. Salah satunya adalah memperluas market melalui jaringan ritel modern atau pusat-pusat perbelanjaan.

Angin segar bagi para pelaku UMKM ini bukanlah isapan jempol belaka, karena pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, sudah memberikan dukungan melalui Permendag Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Serta Permendag No. 56/M-DAG/PER/9/2014 Jo, dan Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 

Dalam permendag nomor 70, Pasal 14 sampai dengan pasal 17 tertulis jelas bahwa, kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dilakukan dengan dua pola yaitu pola perdagangan umum dan pola waralaba.

Pola perdagangan umum, terdiri dari tiga yakni, pertama, kerja sama pemasaran yaitu memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, merek toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.

Kedua, penyediaan lokasi usaha yaitu menyediakan ruang usaha dalam Pusat Perbelanjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan peruntukan yang disepakati. Ketiga, penyediaan pasokan yaitu penyediaan barang dari pemasok ke Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Keempat, adalah pola waralaba, dimana kemitraan dengan pola waralaba dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang waralaba. Pola ini tertuang dalam beberapa pasal yang diringkas dalam empat poin berikut.

Pertama, mengharuskan toko modern mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Toko Modern (Pasal 17 ayat 1 Permendag No. 70 tahun 2013. Kedua, memberikan kesempatan kepada pemasok dari Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan nilai pasokan sampai dengan Rp.10 juta untuk menerima pembayaran tunai dalam jangka waktu 15 hari (Pasal 13 ayat 1 Permendag No. 70 tahun 2013.

Ketiga, membebaskan pemasok dari Usaha Mikro dan Usaha Kecil dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee) terdiri dari Pasal 13 ayat 3 Permendag No. 70. Dan keempat, membuka peluang bagi toko modern untuk memasarkan barang dengan merek sendiri (private label dan atau house brand) paling banyak 15 persen dari keseluruhan jumlah barang dagangan, dengan syarat harus mengutamakan barang hasil produksi UMKM.

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa pemerintah bersama pusat perbelanjaan dan ritel modern telah memberikan akses pasar bagi produk UMKM. Yang jadi pertanyaan adalah, Siapkah kita menyambut hal itu?

Sebagai pelaku UMKM, mayoritas kendala yang kerap dihadapi adalah syarat untuk memasuki pasar tersebut. Karena setiap peritel modern atau pusat perbelanjaan memiliki standar-standar tertentu. Tetapi dari sekian banyak brand jaringan ritel modern di Indonesia, baik mini market maupun super market, yang paling utama menjadi pertimbangan yaitu, standar kualitas kemasan, kualitas produk, dan minimal memiliki ijin P-IRT dan sertifikat Halal. 

Kualitas kemasan dimaksud adalah menarik untuk dilihat, tidak mudah rusak, terbuat dari bahan yang aman, menampilkan informasi lengkap mulai dari bahan baku pembuatan, produsen, brand dan tanggal kadaluarsa. Sementara kualitas produk yaitu, memiliki keunikan rasa ataupun bentuk yang belum ada di super market atau mini market tersebut.

Alfamart, salah satu jaringan peritel mini market modern yang terkenal di Indonesia dengan ribuan cabangnya, menyatakan bahwa dalam menyambut regulasi pemerintah, pihaknya telah bekerja sama dengan lebih dari 100 pemasok dari kalangan UMKM. Bahkan minimarket ini menaruh perhatian besar terhadap UMKM melalui pembinaan dan pemberdayaan UMKM dalam program Corporate Social Responsibility.‎

Selama ini sistem kerja sama yang dibangun di Alfamart yaitu perusahaan menjual produk yang diproduksi pelaku UMKM. Selanjutnya produk para pelaku UMKM dipasarkan melalui produk Home Brand Private Label dengan merk Alfamart. Produk yang dijual sebagian besar untuk kategori makanan.

Alfamart juga menyiapkan Tenant yaitu ruang bagi para UMKM untuk berjualan di halaman   toko.  Bagi pelaku UMKM yang ingin bekerja sama, maka harus memenuhi beberapa kriteria seperti berikut.

Pertama, kualitas  barang yakni, produk yang dijual harus memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan perusahaan, minimal berlabelkan SNI. Kedua, nama  merek  dan  kemasan yaitu produk yang dipasok harus memiliki kemasan yang menarik, tidak mudah rusak dan terbuat dari bahan yang aman.

Ketiga, mencantumkan  kode  produksi,  tanggal pemakaian,  komposisi isi dan volume sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen. Keempat, spesifikasi produk dimana produk yang ditawarkan harus memiliki spesifkasi produk dari segi taste (rasa), bentuk, kemasan,dan lain-lain. Kelima, kemampuan  supply barang yakni produsen  harus mampu  konsisten mengirimkan produknya sesuai dengan kesepakatan baik dari segi jumlah maupun kontinuitasnya.

Selain Alfamart, 7-Eleven juga menyiapkan outlet-outlet khusus yang bisa dimanfaatkan bagi para pelaku UMKM. Outlet tersebut melakukan penjualan dan pendistribusian produk-produk para UMKM. Termasuk pembinaan dan pelatihan kualitas produksi, hingga packaging yang lebih baik serta tetap higienis. 7-Eleven menysaratkan setiap produk UKM yang hendak dipasarkan setidaknya memiliki ijin P-IRT.

Selain dua brand tersebut, mayoritas peritel di Indonesia telah memberi fasilitas untuk para pelaku UMKM. Misalnya, Indomaret, Hypermart, Carrefour, Gyant, Superindo, dan lain-lain.

Lalu? Pentingkah kita memasuki jaringan ritel modern? Jawabannya “sangat penting” untuk branding. Dan kesuksesan branding tersebut akan menentukan eksistensi produk kita dipasaran baik skala domestik maupun global. Dan memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 tahun ini mau tidak mau Indonesia sudah terjajah merek asing.

Tidak ada cara untuk melawannya selain, membangun kesadaran masyarakat akan kemampuan merek-merek lokal Indonesia untuk memiliki daya saing. Dengan kualitas produk, kemasan, dan strategi pemasaran yang berdaya saing, produk kita akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menang dipasar global.